TERANGKALIMANTAN.COM,Banjarmasin – Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September 2026.
Kondisi tersebut dipicu gangguan pada sejumlah pembangkit listrik milik perusahaan swasta yang menjadi pemasok daya ke sistem kelistrikan PLN.
Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kalimantan Selatan bersama PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalselteng, PT PLN UP3 Banjarmasin, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Selatan, dan Ombudsman Perwakilan Kalsel di Banjarmasin, Kamis (2/7/2026).
General Manager PT PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, mengungkapkan gangguan yang terjadi pada sejumlah pembangkit listrik swasta menyebabkan pasokan daya berkurang sehingga PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir.
Menurutnya, proses perbaikan pembangkit diperkirakan memerlukan waktu hingga akhir September 2026.
“Kerusakan di pembangkit listrik swasta, perbaikan hingga akhir September 2026,” kata Iwan.
Pernyataan tersebut memicu sorotan dari anggota Komisi III DPRD Kalsel. Mereka meminta PLN memberikan kepastian kepada masyarakat terkait penanganan krisis pasokan listrik yang telah mengganggu aktivitas warga dan dunia usaha.
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, HM Rosehan Noor Bahri, secara tegas meminta PLN tidak berbelit-belit dalam memberikan penjelasan dan segera menyampaikan kapan kondisi kelistrikan kembali normal.
“Jangan bapak samakan kami dengan anak buah bapak. Kami ini anggota dewan yang mewakili suara rakyat dan minta penjelasan kapan pemadaman listrik ini selesai,” tegas Rosehan.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menyatakan pemadaman bergilir telah menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dirinya menegaskan DPRD perlu memperoleh penjelasan menyeluruh terkait penyebab gangguan dan langkah konkret yang dilakukan PLN untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan.
Dalam rapat tersebut, PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pasokan listrik. Selain itu, pelanggan prabayar maupun pascabayar disebut akan menerima kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari paparan PLN terungkap sedikitnya 11 pembangkit listrik swasta mengalami gangguan dan masih dalam proses perbaikan. Beberapa di antaranya berasal dari perusahaan pemasok listrik swasta yang selama ini menjadi mitra PLN.
Sementara itu, Ketua YLKI Kalimantan Selatan, Fauzan Ramon, menilai perusahaan swasta pemilik pembangkit harus ikut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan kepada pelanggan apabila terbukti menjadi penyebab utama pemadaman bergilir.
“Jangan sampai seluruh beban hanya ditanggung konsumen. Jika memang sumber masalah ada di pembangkit swasta, maka mereka juga harus dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.
(TK - Jo)