TERANGKALIMANTAN.COM,Banjarmasin - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan catatan kritis terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025. PKS mendesak pemerintah daerah agar mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 untuk memperkuat infrastruktur ketahanan pangan.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS, Firman Yusi, dalam rapat paripurna DPRD Kalsel yang dipimpin oleh Ketua DPRD H Supian HK dan dihadiri Sekdaprov Kalsel H Muhammad Syarifuddin di Banjarmasin, Kamis (9/7/2026).
PKS meminta pemerintah daerah mengonversi SILPA 2025 menjadi program padat karya yang menyentuh sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi warga dari ancaman inflasi dan krisis pangan global.
"Penguatan infrastruktur hulu hingga hilir pada sektor-sektor produktif sangat krusial guna memastikan ketersediaan pangan yang mandiri," ujar Firman Yusi.
Meski memberikan catatan kritis terkait SILPA, Fraksi PKS tetap menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut hingga tahun 2025.
Berdasarkan data APBD Kalsel 2025, realisasi Pendapatan Daerah mencapai Rp11,18 triliun (106,28 persen dari target), sementara Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp11,10 triliun, sehingga menyisakan SILPA sebesar Rp1,9 triliun lebih. Adapun untuk Tahun Anggaran 2026, perencanaan SILPA diproyeksikan melonjak hingga Rp2,6 triliun lebih.
(TK -Al)