TERANGKALIMANTAN.COM,Banjarmasin - Delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Kamis (9/7/2026).
Meski sepakat untuk menetapkan raperda tersebut menjadi peraturan daerah (perda), seluruh fraksi memberikan sejumlah catatan kritis dan evaluasi mendalam bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Sejumlah juru bicara fraksi menyampaikan rekomendasi penting terkait optimalisasi anggaran dan pelayanan publik yaitu :
Fraksi Golkar (Hj. Syarifah Rugayah): Menyoroti belum optimalnya realisasi belanja modal pada sektor jalan dan irigasi. Golkar mendesak pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar di bawah 10 persen, percepatan tindak lanjut temuan BPK, serta pengurangan ketergantungan pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Fraksi NasDem (Umar Sadik): Menekankan penguatan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi dana transfer pusat.
Fraksi Gerindra (Habib Yahya Assegaf): Mengingatkan agar tingginya pendapatan daerah diimbangi dengan belanja berkualitas yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta meminta penguatan kinerja Bank Kalsel dan BUMD.
Fraksi PAN (H. Rais Ruhayat): Meminta evaluasi terhadap perangkat daerah yang serapan anggarannya masih rendah dan mendesak pemanfaatan SiLPA untuk program prioritas tahun berikutnya.
Fraksi PKS (Firman Yusi): Mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Kalsel untuk ke-13 kalinya, namun mengingatkan agar prestasi ini dibarengi dengan peningkatan transparansi dan kualitas SDM.
Fraksi PKB (Aulia Azizah): Menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap daya beli warga. PKB mendorong pemprov memperkuat pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan perlindungan bagi kelompok rentan seperti petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (H. M. Syaripuddin): Mengingatkan Pemprov Kalsel untuk segera menuntaskan sejumlah temuan BPK yang tersisa dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah demi mendongkrak PAD
Menanggapi pandangan akhir fraksi-fraksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, menyatakan bahwa legislatif akan memperketat fungsi pengawasan ke depan.
“Benang merahnya kita ke depan pengawasan lebih ketat. Kami meminta program-program itu yang benar-benar dirasakan masyarakat, kalau perlu biayanya murah, manfaatnya besar, itu yang kita tekankan. Besok kita lanjutkan,” tegas Kartoyo.
Setelah penyampaian pendapat akhir ini, pembahasan raperda akan dilanjutkan pada tingkat kedua dengan agenda pengambilan keputusan resmi oleh DPRD Kalsel.
(TK - Al)