TERANGKALIMANTAN.COM,Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 0,86 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari 2026. Sementara itu, inflasi tahunan (year on year/yoy) tercatat berada di angka 5,97 persen.
Kepala KPw BI Kalsel, Fadjar Majardi, mengungkapkan bahwa angka inflasi ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
"Inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dunia," ujar Fadjar dalam keterangan resmi melalui akun Instagram @bank_indonesia_kalsel, Rabu (4/3/2026).
Selain kelompok perawatan pribadi, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas daging ayam ras menjadi penyumbang inflasi akibat adanya proses transisi kebijakan impor bungkil kedelai yang merupakan bahan baku utama pakan ternak.
Meski demikian, tekanan inflasi pada Februari 2026 sedikit tertahan oleh deflasi di sektor transportasi. Hal ini terjadi setelah adanya kebijakan penurunan harga BBM non-subsidi per 1 Februari 2026. Harga Pertamax, misalnya, turun sekitar 4,3 persen dari Rp12.770 per liter pada Januari menjadi Rp12.220 per liter pada Februari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan variasi sebagai berikut:
Kabupaten Tabalong (Tanjung): 1,34% (Tertinggi)
Kabupaten Tanah Laut: 1,09%
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST): 0,82%
Kota Banjarmasin: 0,76%
Kabupaten Kotabaru: 0,60% (Terendah)
Menyikapi kondisi tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalsel terus memperkuat langkah-langkah pengendalian harga.
Upaya yang dilakukan meliputi pelaksanaan operasi pasar, gerakan pasar murah, penyaluran beras SPHP, hingga pemberian subsidi ongkos angkut.
"Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan," pungkas Fadjar.
(TK - Jo)