TERANGKALIMANTAN.COM, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan sejumlah pandangan strategis dan catatan penting kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Penyampaian ini dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, serta dihadiri oleh anggota dewan, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel, dan awak media. Rabu (09/07/2025).
Fraksi NasDem, melalui Umar Sadik, mengapresiasi kehati-hatian fiskal dalam penyusunan Raperda namun menekankan pentingnya program yang mendukung tema pembangunan 2025, yaitu Pemantapan Daya Saing Daerah.
Fraksi Golkar, diwakili Hj. Hariyatie, menilai arah kebijakan anggaran selaras dengan visi pembangunan daerah, dengan menyoroti urgensi optimalisasi potensi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik.
Fraksi Gerindra, melalui Habib Yahya Assegaf, menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan mendesak penguatan alokasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PAN, diwakili Agus Mulia Husin, mendorong alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat, khususnya untuk pemulihan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi PKS, melalui Firman Yusi, menyatakan dukungan terhadap belanja modal infrastruktur namun mengingatkan untuk tetap menjaga keseimbangan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan layanan dasar.
Fraksi PKB, yang disampaikan oleh dr. M. Yadi Mahendra Muhyin, meminta agar penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi defisit tidak menjadi praktik yang berkelanjutan. Fraksi ini juga meminta rincian lebih lanjut mengenai proyek strategis yang diusulkan.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP), melalui Yudistira Bayu Budjang, menyoroti disparitas antara penurunan pendapatan dan kenaikan belanja yang menyebabkan defisit. Fraksi ini mendorong perencanaan anggaran yang lebih realistis dan tepat sasaran.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda ini, sembari menyerahkan sejumlah catatan sebagai masukan konstruktif bagi pemerintah provinsi.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, diwakili Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan dari seluruh anggota dewan. Ia menegaskan komitmen Pemprov untuk menindaklanjuti semua catatan tersebut bersama SKPD terkait.
"Pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan DPRD demi pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan sesuai prioritas pembangunan daerah," ujar Syarifuddin.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menambahkan bahwa pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dalam forum Badan Anggaran DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat paripurna ini menandai langkah krusial dalam perumusan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan dapat memperkuat daya saing Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Banua.
(TK - Ab)