HSS, TerangKalimantan.com – Persoalan banjir yang kerap mengganggu aktivitas masyarakat di Kecamatan Kalumpang dan sekitarnya menjadi salah satu aspirasi utama warga Desa Balimau saat bertemu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Kartoyo, S.M., M.M., dalam kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2026, Kamis (5/11/2026).
Warga menyampaikan sejumlah kebutuhan, mulai dari peninggian rumah, bantuan tangki tandon air, hingga normalisasi Sungai Balimau melalui pengerukan dan pendalaman alur sungai untuk mengurangi risiko banjir.
Reses yang berlangsung di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) ini merupakan bagian dari agenda penyerapan aspirasi masyarakat selama delapan hari, 4–11 November 2026. Melalui kegiatan tersebut, Kartoyo mendengarkan secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
Menanggapi aspirasi warga, Kartoyo mengatakan bahwa banjir di wilayah Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Simpur merupakan persoalan yang telah lama dihadapi masyarakat, terutama saat musim penghujan.
Menurutnya, kondisi geografis kedua wilayah tersebut membuat sejumlah kawasan rentan terendam air. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga di lingkungan permukiman, tetapi juga memengaruhi aktivitas pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Jadi Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Simpur itu memang posisinya selalu terendam. Kalau dulu ketika musim banjir, daerah pertanian itu tidak bisa digarap dan tidak bisa berkebun,” ungkap Kartoyo.
Ia menilai, penanganan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi aliran sungai yang menghubungkan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
Salah satu langkah yang dinilai perlu mendapat perhatian adalah pengerukan sungai, termasuk alur yang mengarah ke kawasan Muning, Kabupaten Tapin. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air sehingga genangan yang selama ini berdampak pada permukiman dan lahan pertanian warga dapat dikurangi.
“Nah, untuk itu dari Muning, dari Kabupaten Tapin, itu harus dikeruk. Kami akan memanggil BWS atau SDA dari provinsi untuk segera menyelesaikan pengerukan dari HSS ke Tapin,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Kartoyo berencana mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) serta instansi yang membidangi sumber daya air di tingkat provinsi melalui rapat koordinasi. Langkah ini diperlukan untuk membahas kondisi alur sungai sekaligus mendorong percepatan penanganannya sesuai kewenangan masing-masing.
Ia berharap, penanganan sungai dapat dilakukan melalui sinergi lintas instansi dan lintas wilayah. Dengan demikian, persoalan banjir yang selama ini menghambat aktivitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan, dapat ditangani secara lebih terarah.
Selain persoalan banjir, aspirasi mengenai peninggian rumah dan kebutuhan tangki tandon air juga menjadi perhatian Kartoyo. Berbagai usulan tersebut akan dihimpun dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan serta kewenangannya.
Melalui reses ini, Kartoyo berharap berbagai aspirasi masyarakat Desa Balimau tidak berhenti pada penyampaian usulan, tetapi dapat menjadi bahan perjuangan dan koordinasi bersama pemerintah dalam mendorong penanganan persoalan yang selama ini dirasakan warga.
(TK - Al)