Trending

Banggar DPRD Kalsel Matangkan APBD 2027

 

Rapat Banggar DPRD Kalsel dengan TAPD Rancangan APBD 2027. Senin (16/11/2026). Foto Humas 

BANJARMASIN,TerangKalimantan.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Rumah Banjar, Kantor DPRD Kalsel, Senin (16/11/2026).

Rapat yang dipimpin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, tersebut membahas arah pendapatan, belanja, pembiayaan, serta penyesuaian alokasi anggaran menyusul perubahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dalam pemaparannya, TAPD menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan meningkat dibandingkan pagu sebelumnya. 

Sementara pendapatan transfer mengalami penyesuaian, dengan Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat, 

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurun, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bantuan keuangan antardaerah tetap.

TAPD juga memastikan seluruh belanja wajib telah terpenuhi berdasarkan data terbaru sistem informasi pembangunan daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik dan pendidikan memenuhi ketentuan minimal, sedangkan belanja pegawai masih berada di bawah batas maksimal.

Untuk belanja modal, anggaran diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama sektor jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan.

Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, mengatakan pembahasan Rancangan APBD 2027 telah memasuki tahap akhir. Bahkan, pihaknya telah menyepakati jadwal pengesahan melalui rapat paripurna pada 23 November 2026.

"Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir untuk tahun anggaran 2027. Tadi sudah ada kesepakatan, akan diparipurnakan pada tanggal 23 November 2026. Pada arahnya tadi sudah ada juga peningkatan, pihak perangkat daerah menjelaskan ada peningkatan pada pendapatan," ujar Supian HK.

Meski demikian, pembahasan belanja masih memerlukan sedikit penyelesaian dan substansi lainnya telah disepakati dan tinggal menunggu agenda paripurna.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kalsel, Fatkhan, menjelaskan penyesuaian maupun pelampauan target pendapatan setelah penetapan APBD masih dapat diakomodasi melalui hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian target pendapatan maupun belanja, khususnya terhadap program-program prioritas setelah hasil evaluasi tersebut diterbitkan.

"Intinya kami masih bisa menyelesaikan kembali kalau memang ada pelampauan target pendapatan di bulan Desember itu, di akhir," jelasnya.

Banggar DPRD Kalsel bersama TAPD selanjutnya akan menuntaskan pembahasan agar Rancangan APBD 2027 dapat disepakati tepat waktu. Pengalokasian anggaran tetap diarahkan pada prinsip efektif, efisien, tepat sasaran, serta mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat. 


(TK - Al)

Lebih baru Lebih lama