TERANGKALIMANTAN.COM,Banjarmasin – Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, menginstruksikan penguatan pengawasan anggaran melalui kolaborasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini ditegaskannya guna memastikan setiap rupiah APBD berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk "Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan" yang digelar di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Acara ini mempertemukan unsur regulator, pelaksana kebijakan, dan akademisi untuk merumuskan standar tata kelola keuangan daerah yang lebih solid.
Dalam arahannya, Supian HK menyoroti pentingnya tindak lanjut cepat terhadap hasil pemeriksaan BPK.
Menurutnya, pemahaman yang seragam antar lembaga akan menghilangkan hambatan birokrasi dalam pembangunan.
Kegiatan yang diinisiasi bersama PW IKA PMII Kalsel ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, serta Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi. Kehadiran para kepala daerah dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel dalam forum tersebut mempertegas komitmen kolektif terhadap integritas fiskal.
"Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan program prioritas di Kalimantan Selatan," pungkas Supian HK.
(TK - Jo)