(Massa aksi menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRD Kalsel)
TERANGKALIMANTAN.COM,Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr. H. Supian HK, S.H., M.H. menemui massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel di Gedung Paripurna “Rumah Banjar”, Jumat (13/3/2026) siang.
Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di tengah bulan Ramadan tersebut berjalan tertib dan kondusif dengan pengamanan dari aparat kepolisian.
Sebelumnya, massa mahasiswa menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kalsel dengan menyampaikan orasi secara bergantian.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK didampingi anggota DPRD Kalsel Habib Hamid Bahasyim dan Ahmad Sarwani menemui mahasiswa untuk mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Sementara itu, Kapolda Kalsel beserta jajaran turut melakukan pengamanan jalannya aksi.
Setelah berdialog di halaman kantor, perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk ke Gedung Paripurna untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPRD Kalsel.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Kapolri melakukan evaluasi terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia serta mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap institusi kepolisian.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti persoalan perizinan nelayan di wilayah Kotabaru yang dinilai masih berbelit-belit sehingga menyulitkan masyarakat pesisir dalam menjalankan aktivitas melaut.
Mereka meminta adanya evaluasi terhadap regulasi agar lebih memudahkan nelayan.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal serta memberantas praktik mafia tanah dan pencemaran lingkungan yang dinilai merugikan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan menyatakan bahwa sejumlah persoalan yang disampaikan juga menjadi perhatian DPRD Kalsel.
“Gayung bersambut, kami di DPRD Kalsel juga memiliki perhatian terhadap persoalan tersebut. Kami akan mempertimbangkan pembentukan pansus atau satgas khusus untuk menindaklanjuti persoalan mafia tanah dan pertambangan ilegal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Supian HK juga menerima dan menandatangani seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ia menyatakan aspirasi tersebut akan diteruskan melalui dialog kepada DPR RI di Senayan sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dari daerah.
(TK - Jo)