TERANGKALIMANTAN.COM,Banjarmasin – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara tegas menyoroti pemangkasan anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel Tahun Anggaran 2026 yang kini hanya tersisa Rp69 miliar. Anggaran tersebut dinilai terlalu kecil dan tidak realistis untuk menangani persoalan sosial serta kemiskinan di Kalsel.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah daerah telah menyentuh sektor krusial yang berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat.
"Pagu Rp69 miliar ini sangat minimal. Kami akan memperjuangkan ini di rapat anggaran nanti, baik reguler maupun perubahan. Program yang menyentuh langsung kemanusiaan jangan dikurangi," tegas Gusti Iskandar dalam rapat kerja di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (4/3/2026).
Gusti Iskandar juga mengkritik pola efisiensi yang dilakukan pemerintah. Ia menegaskan bahwa efisiensi seharusnya menyasar kegiatan seremonial, bukan program bantuan sosial atau pelayanan kemanusiaan yang menjadi kebutuhan dasar warga.
Sebagai Ketua PMI Kalsel, ia mengaku sangat memahami betapa krusialnya ketersediaan dana untuk penanganan masalah sosial di lapangan. Apalagi, menurutnya, angka kemiskinan di Kalimantan Selatan saat ini masih berada pada level yang memprihatinkan.
DPRD Kalsel juga mendesak Dinas Sosial untuk segera menyusun rincian kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah provinsi.
"Ke depan, kami minta Dinsos menyusun kebutuhan dasar yang harus dipenuhi beserta anggaran yang diperlukan. Masalah kemiskinan harus diselesaikan dengan program kemanusiaan yang nyata, bukan sekadar efisiensi tanpa pertimbangan dampak," pungkas mantan Anggota DPR RI tersebut.
(TK - Jo)