TERANGKALIMANTAN.COM, Barito Kuala – Komisi III Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan peninjauan lapangan (monitoring) ke Ambang Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Selasa (16/12/2025).
Kunjungan ini untuk memastikan efektivitas pengelolaan alur pelayaran pasca penetapan hak konsesi kepada PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menyatakan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol legislatif terhadap aktivitas kepelabuhanan. Fokus utama peninjauan adalah memastikan standar keselamatan navigasi serta dampak operasional terhadap pendapatan daerah.
Dalam tinjauan tersebut, Komisi III menyoroti teknis pemeliharaan alur sepanjang 15 kilometer dengan lebar 100 meter.
Mustaqimah menekankan pentingnya menjaga kedalaman minimal pada angka 5 LWS (Lowest Water Spring) secara konsisten melalui pengerukan yang terukur.
"Sungai Barito adalah jalur logistik strategis yang melayani berbagai jenis armada, mulai dari kapal kontainer hingga tanker. Pengelolaan alur yang sesuai dengan regulasi sangat krusial untuk menjamin keamanan pelayaran serta meminimalkan risiko lingkungan," tegas Mustaqimah.
Lebih lanjut, pihak legislatif mendorong agar PT Ambapers, yang memegang hak konsesi hingga tahun 2042, mampu meningkatkan performa layanannya.
DPRD Kalsel menilai kelancaran distribusi barang di alur Barito memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peningkatan kualitas alur pelayaran bukan sekadar masalah teknis navigasi, melainkan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan melalui optimalisasi distribusi logistik,” tambahnya.
Menanggapi kunjungan tersebut, Direktur PT Ambapers, Marolop Alfred, mengapresiasi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kalsel. Pihaknya menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga standar operasional alur guna memberikan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan keselamatan publik.
Kegiatan monitoring ini turut didampingi oleh dinas teknis terkait, di antaranya Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta perwakilan mitra usaha dari Pelindo dan PT Adaro Indonesia.
(Humas / TK)