TERANGKALIMANTAN.COM, Banjarmasin - Di balik semangat mencari penghidupan lebih baik, tak sedikit warga desa di Kalsel yang memilih bekerja ke luar negeri tanpa memahami jalur resmi. Akibatnya, mereka kerap terjebak dalam penipuan, kekerasan, bahkan perdagangan manusia.
Kesadaran itulah yang ingin dibangun oleh DPR RI Komisi IX bersama BP2MI melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Non-Prosedural dan Migrasi Aman, Sabtu (4/10/2025) di Banjarmasin.
"Desa harus menjadi garda terdepan. Di sanalah proses keberangkatan dimulai, dan di sanalah kita bisa mencegah sejak dini,” ujar Ady Eldiwan, Kepala Pelayanan BP2MI Kalimantan Selatan.
Dirinya menekankan bahwa perlindungan pekerja migran tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Dukungan pemerintah daerah, aparat desa, hingga tokoh masyarakat menjadi kunci utama.
Hal senada disampaikan Hj Mariana, Anggota DPR RI Komisi IX. Ia menyoroti masih banyak warga yang tergiur iming-iming gaji besar tanpa tahu risiko hukum dan keselamatan.
“Pencegahan dari hulu jauh lebih efektif. Kalau masyarakat paham prosedur, mereka tidak akan mudah ditipu calo,” tegasnya.
Sementara itu, M Isnaini, Bendahara DPD Gerindra Kalsel, mengingatkan pentingnya legalitas dan administrasi bagi calon pekerja.
“Legalitas bukan sekadar formalitas, tapi perlindungan bagi diri sendiri dan keluarga,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, BP2MI dan DPR RI ingin menanamkan kesadaran baru, bahwa perlindungan pekerja migran bukan dimulai di luar negeri, tetapi di kampung halaman, di tempat di mana impian itu pertama kali tumbuh.
(TK - Ab)