TERANGKALIMANTAN.COM. Jakarta - Penolakan terhadap Revisi Undang-undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali di kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal tersebut disuarakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalsel, melalui aksi turun kejalan pada 21 maret 2025 yang lalu.
Mahasiswa melakukan aksi di depan gedung DPRD Kalsel, enuntut agar wakil rakyat turut menolak revisi UU TNI no. 34 tahun 2024 yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik.
Dari hasil yang disepakati dilapangan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, SM. Anggota DPRD Kalsel Sadam Husin Naparin S.H. dan Sekretaris DPRD Kalsel M. Jaini, M.AP. bersama dengan BEM seKalsel.
DPRD Kalsel mengambil sikap dengan turut menolak revisi UU TNI serta mendesak DPR Republik Indonesia (RI) agar segera mengesahkan RUU yang pro terhadap rakyat, seperti RUU perampasan aset dan RUU masyarakat adat.
Menindaklanjuti kesepakatan yang terjadi pada aksi masa tanggal 21 Maret 2025 tersebut, DPRD Kalsel melalui Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Fasilitasi Kerjasama dan Aspirasi, Adhi Saputra menyerahkan sejumlah tuntutan BEM seKalsel ke Sekretariat Jenderal DPR RI. Rabu 16 April 2025, dan diterima Kasubbag Persuratan Sekjen DPR RI, Kusnadi.
Meski mengakui terjadi keterlambatan dalam penyerahan Aspirasi, Adhi Saputra menjelaskan permasalahan tersebut semata-mata masalah teknis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, pungkasnya.
(Humas DPRD Kalsel/TK)